Halaman:Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.pdf/243

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
13. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
14. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003;
15. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
16. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
17. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
18. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006.
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
22. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

~236~