dari pihak asing. Secara tradisional, elemen ekstra-teritorial seperti perintah penyitaan sering ditolak karena menyiratkan nasionalisasi milik pribadi. Dan secara historis, hasil korupsi sangat erat kaitannya dengan kasus pencucian uang dalam yurisdiksi tertentu di mana hasil-hasil kejahatan dapat disembunyikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 54 ayat 1 (b) UNCAC mengharuskan setiap Negara Pihak untuk menjamin kemampuan mereka dalam menyita hasil tindak pidana dari negara lain terkait kasus pencucian uang. Selain itu, ayat ini juga membuka kemungkinan bagi setiap Negara Pihak untuk menetapkan proses penyitaan aset secara in rem.[1] Untuk itu, UNCAC merekomendasikan pengadopsian dengan perbaikan prosedur untuk kasus-kasus di mana keyakinan pidana tidak dapat diperoleh, yaitu ketika terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, dan karena hal-hal lainnya. Untuk kasus-kasus seperti ini, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset Sipil (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB) tampaknya menjadi solusi yang paling tepat.[2]
Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (asset recovery) yaitu[3]:
| (1) | Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan |
- ↑ In rem maksudnya adalah suatu tindakan hukum untuk melawan aset (properti) itu sendiri, bukan terhadap individu (in personam), misalnya, Negara vs. $100.000. NCB Asset Forfeiture ini adalah tindakan hukum yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset (properti) tertentu "tercemar" (ternodai) oleh tindak pidana. Lihat: World Bank, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery", http://www1.worldbank.org/finance/starsite/documents/nonconviction/part_a_03.pdf, diakses tanggal 12 Desember 2011.
- ↑ Yara Esquitel, Op.Cit., hlm. 121-122.
- ↑ I Ktut Sudiharsa, Pengembalian Asset Kejahatan Korupsi, http://dongulamo.com/joomla-overview/category/7-artikel.html, diakses terakhir tanggal 05 Juni 2012.
~14~
