Halaman:Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.pdf/181

Halaman ini tervalidasi

Yang melaksanakan pemblokiran adalah²⁶¹ PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran. melakukan Sedangkan pemblokiran dalam perampasana adalah Jaksa aset Pengacara yang Negara. Pemblokiran dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.²⁶²

Khusus Permintaan berwenang untuk PPATK melakukan ke PJK Pemblokiran atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi.²⁶³

Permintaan pemblokiran harus tertulis dilakukan secara dengan menyebutkan secara jelas mengenai:²⁶⁴

nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
identitas orang atau Korporasi yang Dananya akan diblokir;
alasan Pemblokiran; dan d. tempat Dana berada.

PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan Pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah Pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.²⁶⁵

Jangka waktu Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.²⁶⁶ Dalam hal jangka waktu Pemblokiran berakhir, PJK wajib mengakhiri Pemblokiran

——————————————————

²⁶¹Pasal 23 ayat 1, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶²Pasal 23 ayat 2, UU TP Pendanaan Terorisme.

²⁶³Pasal 23 ayat 3, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶⁴Pasal 23 ayat 4, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶⁵Pasal 23 ayat 5, UU TP Pendanaan Terorisme

²⁶⁶Pasal 23 ayat 6, UU TP Pendanaan Terorisme

~174~