Halaman:Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.pdf/131

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini belum diuji baca

diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemilikinya.214

Pengaturan unexplained wealth di Australia awalnya dilandasi pada kondisi dugaan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor serta pihak-pihak lain yang diduga kuat melakukan praktek penjualan narkotika namun sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana tersebut. "Bukti" yang paling mencolok hanyalah anggota kelompok tersebut memiliki kekayaan yang besar mesti tidak jelas sumber pemasukannya. Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki unexplained wealth dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-discourage praktek-praktek tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian unexplained wealth lebih mudah karena: (1) menggunakan prosedur pembuktian terbalik (meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan (2) menggunakan standar pembuktian perdata yakni balance of probability, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (beyond reasonable doubt). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset unexplained wealth, seperti halnya proses perampasan non pemidanaan lainnya (NCB asset forfeiture) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (in rem) yang ingin dirampas, bukan pemidanaan terhadap orangnya (in personam).


————

214 Tim Penyusun, "Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Unexplained Wealth) di Australia", Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala PPATK DR. Yunus Husein. Canberra, 26 Juni — 1 Juni 2011.

~124~