3. Filipina
Filipina dalam penggunaan NCB untuk mengejar aset hasil tindak pidana merupakan hal yang baru, namun telah diterima dengan sangat baik dan dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam memerangi
korupsi dan pencucian uang.215 Secara umum, pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata in rem untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah forfeiture. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak
ketiga yang memiliki hak atau kepentingan yang legit atas aset.216
Di negara ini terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat mengajukan NCB. Pertama, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding (Court of Appeals). Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (trial level). Kedua, harus disampaikan laporan covered transaction, sebesar minimal US$ 9,200. Hal ini mendatangkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan, bahkan dalam kasus pencucian uang yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan civil forfeiture tidak bisa dipenuhi. Ketiga, NCB hanya bisa dilakukan dalam kasus
____________________
215 Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines", 9 (3) (Journal of Money Laundering, 2006), hlm. 297.
216 Ibid.
~125~
