ketentuan mengenai pengembalian pengembalian aset hanya merupakan ketentuan mekanisme pengembalian aset. Dengan kata lain, ketentuan pengembalian aset hanya meletakkan landasan hukum kerjasama internasional, mengingat masih ada negara-negara menjadi legalitas tempat penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti negara Singapura.162
Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).163 Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak hukum (jaksa pengacara negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:
- Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);164 dan
- Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);165 dan
- Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).166
——————————————————————
162 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 149-151.
163 Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
164 Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
165 Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
166 Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bandingkan dengan ICAR, yang mengemukakan bahwa penggunaan NCB dalam sejumlah kasus antara lain: (a) terdakwa sudah meninggal. Karena hukum pidana tradisional berfokus pada tanggung jawab seseorang dengan cara yang biasa untuk mengambil hasil-hasil kejahatan telah menjadi tindakan in persona. Ketika seseorang meninggal dan karena itu kemungkinan untuk
~107~
