Halaman ini belum diuji baca
REPUBLIK FILIPINA
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
- No. 2587
- Departemen Luar Negeri menyajikan pujian kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia yang masih memiliki kehormatan untuk mengakui dan memberikan penjaminan yang terdapat dalam Nota No. BY 6/66 tanggal 7 Februari 1966 merujuk pada klaim yang diedarkan oleh Republik Filipina untuk Sabah.
- Dalam hubungan ini, Departemen berkeinginan mengundang guna memperhatiankan pada Persetujuan Manila 31 Juli 1963 yang tersediakan dalam ayat 12 dari padanya sebagai berikut:
- "Filipina menegaskan bahwa dalam posisinya di dimasukkannya Borneo Utara dalam Federasi Malaysia tunduk pada hasil akhir dari klaim Filipina Borneo Utara. Para Menteri mencatat klaim Filipina dan hak Filipina untuk melanjutkan untuk mengejar itu sesuai dengan hukum internasional dan prinsip penyelesaian sengketa pasifik. Mereka sepakat bahwa masuknya Borneo Utara di Federasi Malaysia tidak akan merugikan baik klaim atau hak lainnya Selain itu yang dalam konteks dekat mereka asosiasi, ketiga negara sepakat untuk mengerahkan upaya terbaik mereka untuk membawa klaim untuk solusi yang adil dan cepat dengan cara damai, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian peradilan dan juga cara lain pilihan sendiri para pihak, sesuai dengan Piagam PBB dan Deklarasi Bandung. "
- Departemen ini ingin mengundang perhatian lebih lanjut untuk ayat 8 Pernyataan Bersama yang menyertai Persetujuan Manila mengatakan dan berbunyi sebagai berikut:
- "... Tiga Kepala Pemerintah mengetahui adanya suatu posisi mengenai klaim Filipina ke Sabah (Borneo Utara) setelah pembentukan Federasi Malaysia sebagai ditentukan dalam ayat 12, dari Manila Accord, yaitu, bahwa masuknya Sabah (Borneo Utara) dalam Federasi Malaysia tidak merugikan baik klaim atau hak sebenarnya. "
- Departemen ini ingin mengundang perhatian selanjutnya untuk Deklarasi Pemerintah Filipina dalam mengajukan dalam Aide-mémoire tanggal 19 November 1964 khususnya ayat nya yang berbunyi sebagai berikut:
- "Pemerintah Filipina bersyukur untuk dicatat bahwa Pemerintah Malaysia menyataan bahwa Malaysia telah mengambil semua hak
