Halaman:Implementation of the Manila Accord.djvu/4

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini belum diuji baca

dan kewajiban Pemerintah Inggris sehubungan dengan Negara Sabah sejak 16 September 1963 akan tetapi keinginan untuk menyatakan bahwa pembentukan apa yang disebut sebagai 'Negara Sabah' adalah terdapat dalam pandangan Filipina sebagai hal pada sengketa serius. Dengan demikian Pemerintah Malaysia tidak bisa memperoleh hak lebih di Borneo Utara daripada yang telah dimiliki oleh Inggris, dan pembentukan Federasi Malaysia tidak bisa dibayangkan meningkatkan sebagai berdirinya dari pembentukan Malaysia berhadapan dengan Filipina."

 Untuk mewujudkan tujuan di atas dapat berlanjut dengan mengajukan klaim untuk solusi yang adil dan cepat dengan cara damai, Pemerintah Filipina saat ini mengusulkan bahwa kedua Pemerintah setuju sesegera mungkin pada cara penyelesaian yang saling diterima oleh kedua belah pihak. Pemerintah Filipina yakin bahwa dengan niat baik dan ketulusan pada bagian dari kedua belah pihak tidak ada hambatan akan dapat diatasi menuju penyelesaian yang adil dan merata klaim Sabah.
 Departemen Luar Negeri sebagai avails sendiri dalam kesempatan ini untuk memperluas ke Kementerian Luar Negeri Malaysia dengan jaminan baru pertimbangan tertinggi.
Manila, 7 Februari 1966


KOMUNIKE


 Dijiwai oleh keinginan bersama untuk memperkuat hubungan antara kedua negara, Pemerintah Republik Filipina dan Pemerintah Malaysia telah sepakat untuk meningkatkan perusahaan mereka masing-masing konsuler untuk tingkat duta besar.
 Kedua Pemerintah telah sepakat untuk mematuhi Persetujuan Manila 31 Juli 1963, dan dengan Pernyataan Bersama yang menyertainya, untuk penyelesaian secara damai dari klaim Filipina ke Sabah. Mereka juga menyadari kebutuhan duduk bersama, secepat mungkin, untuk tujuan mengklarifikasi klaim tersebut dan membahas sarana untuk menyelesaikan itu untuk kepuasan kedua belah pihak sejalan dan sekata dalam Persetujuan Manila dan Pernyataan Bersama. Kedua Pemerintahan telah sepakat bahwa pertemuan harus diatur antara kedua negara sesegera mungkin agar dapat diambil langkah-langkah untuk melaksanakan jaminan Pemerintah Malaysia untuk bekerja sama dengan Filipina dalam pemberantasan penyelundupan.