Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/542

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Susunan.

Pasal 3.

(1) DPR, yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, terdiri atas anggota Golongan Politik dan Golongan Karya, yang mengelompokkan diri dalam Fraksi-Fraksi.

(2) DPR terdiri atas Fraksi-Fraksi, Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Kornisi-Komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan Panitia-Panitia Khusus.

(3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Wewenang dan Tugas.

Pasal 4.

(1) Wewenang dan tugas DPR adalah: a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;

b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. melakukan pengawasan atas:

  1. pelaksanaan Undang-Undang;
  2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan Negara;
  3. kebijaksanaan Pemerintah;

sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan KetetapanKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdarnaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;

e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

550