Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena dipublikasikan dan/atau didistribusikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

Coat of Arms of Indonesia Garuda Pancasila.svg


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;
  3. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;
  4. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal;
Mengingat:
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
  1. Afiliasi adalah:
    1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
    2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
    3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  1. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  2. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  3. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
  1. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
  2. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
  3. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
  4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
  5. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
  6. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/4 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/5 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/6 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/7 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/8 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/9 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/10 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/11 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/12 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/13 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/14 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/15 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/16 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/17 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/18 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/19 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/20 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/21 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/22 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/23 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/24 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/25 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/26 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/27 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/28 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/29 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/30 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/31 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/32 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/33 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/34 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/35 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/36 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/37 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/38 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/39 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/40 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/41 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/42 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/43 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/44 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/45 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/46 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/47 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/48 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/49 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/50 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/51 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/52 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/53 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/54 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/55 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/56 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/57 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/58 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/59 Halaman:UU Nomor 8 Tahun 1995.pdf/60 PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- & -

berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu

sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 115 Dengan berlakunya Undang-undang ini,

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor

67) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Agar...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 64

Lihat Juga[sunting]