Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012/Lampiran

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg





Indonesian Presidential Emblem black.svg





PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA
TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA


Pemerintah Administratif Khusus Hong Kong dari Republik Rakyat China ("Daerah Administrasi Khusus Hong Kong") yang telah diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat dari Republik Rakyat China dengan ini menandatangani Perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");
Dengan keinginan untuk memperkuat kerjasama yang erat antara para Pihak dengan meningkatkan efektivitas dari pihak penegak hukum Para Pihak dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan, dan penyitaan hasil kejahatan dan proses yang dihasilkan;
Menyatakan menyetujui sebagai berikut:



Pasal 1
RUANG LINGKUP BANTUAN
  1. Para Pihak wajib, sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, memberikan setiap bantuan lain dalam masalah pidana.
  2. Untuk tujuan Persetujuan ini, masalah pidana berarti penyidikan, penuntutan atau proses yang berkaitan dengan tindak pidana yang pada saat permintaan bantuan, termasuk dalam yurisdiksi pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta.
  3. Bantuan juga dapat diberikan sehubungan dengan pelanggaran terhadap undang-undang terkait dengan perpajakan, bea cukai, kontrol devisa atau hal-hal pendapatan lainnya, tapi tidak dalam hubungan dengan non-pidana yang berhubungan dengannya.
  4. Bantuan meliputi:
  1. menyita barang bukti atau membuat pernyataan dari seseorang;
}} Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/4 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/5 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/6 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/7 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/8 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/9 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/10 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/11 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/12 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/13 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/14 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/15 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/16 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/17 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/18 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/19 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/20 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/21 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/22 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/23 Halaman:UU-3-2012-Lampiran.pdf/24


Terjemahan ini memiliki informasi lisensi yang berbeda dengan naskah aslinya. Status terjemahan berlaku untuk edisi ini.
Naskah asli:
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Terjemahan:
PD-icon.svg Saya, pemegang hak cipta atas karya ini, dengan ini melepaskannya ke domain publik. Ini berlaku di seluruh dunia.

Jika hal ini tidak memungkinkan secara hukum:
Saya memberikan hak kepada siapapun untuk menggunakan karya ini untuk tujuan apapun, tanpa syarat, kecuali ada syarat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.