Lompat ke isi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959

Tambah pranala
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1958 (UU/1958/28)  (1958) 

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tidak ada Hak Cipta atas:

  1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
  2. peraturan perundang-undangan;
  3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
  4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
  5. kitab suci atau simbol keagamaan.

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

 




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 ( LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT N O. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DA N UNDANG UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA T AHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERM ASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMAT ERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG *) Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) U ndang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1956 ( Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55) tentang pembentukan daerah tingkat II (dahulu Kabup aten otonom), Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembent ukan Kotapraja (dahulu Kota Besar dan Kota Kecil), dalam lingkungan Daerah tingkat I Suma tera Selatan; b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam k etiga Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perub ahan-perubahan dan tambahan- tambahan; Mengingat: a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sement ara Republik Indonesia; b. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran-Negara t ahun 1957 No. 6) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak itu telah di ubah; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Daru rat No. 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat No. 5 tah un 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran-Ne gara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkun gan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang. Pasal I. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-un dang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II, termasuk Kot apraja dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55, 56 dan 57) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No.1 s ampai dengan No. 18 masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya 

 sendiri,  dengan  nama  dan  batas-batas  seperti

berikut : 1. Palembang-Banyuasin, dengan nama Daerah tingk at II Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera 

 Selatan  tertanggal  20  Maret  1950  No.

Gb/100/1950; 2. Ogan-Komering Ilir, dengan nama Daerah tingkat 

 II  Ogan-Komering  Ilir,  dengan  batas-batas  sebagai

dimaksud dalam Ketetapan Gubemur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950; 3. Ogan-Komering Ulu, dengan nama Daerah tingkat 

II Ogan- Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai

dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera 

 Selatan  tertanggal  20  Maret  1950  No,

Gb/100/1 950; 4. Muara Enim, dengan nama Daerah tingkat II Mu ara Enim, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950; 5. Lahat, dengan nama Daerah tingkat II Lahat, d engan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Ma ret 1950 No. Gb/100/ 1950; 6. Musi-Rawas, dengan nama Daerah tingkat II Musi -Rawas, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950; 7. Lampung Utara, dengan nama Daerah tingkat II 

Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai

dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Rep ublik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304; 8. Lampung Tengah, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Rep ublik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304; 9. Lampung Selatan, dengan nama Daerah tingkat II 

 Lampung  Selatan,  dengan  batas-batas  sebagai

dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Rep ublik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304, terkecuali wilayah Kotapraja Tanjung Karang Te lukbetung; 10. Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II 

Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai

dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Mi liter Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Ko tapraja Bengkulu; 11. Rejang-Lebong, dengan nama Daerah tingkat II Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Mi liter Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1 950; 12. Bengkulu Selatan, dengan nama Daerah tingkat I I Bengkulu Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Mi liter Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950; 13. Bangka, dengan nama Daerah tingkat II Bangka, d engan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123, terkecuali wilayah Kotapra ja Pangkal Pinang; 14. Biliton, dengan nama Daerah tingkat II Belitung , dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 124; 15. Palembang, dengan nama Kotapraja Palembang, den gan batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsbla d 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34; 16. Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kotapra ja Tanjungkarang-Telukbetung, dengan batas- batas sebagai berikut : Di sebelah Utara : Mulai dari titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi, menyusur sepanjang Way Ham melintasi jembatan pada jalan raya Tanjungkarang ke Metro di sebelah Selatan Makam Pahlawan. Dari sini ditarik garis lurus ke arah Barat menurut pinggir k ebun karet Kedaton sampai pada titik pilaar kilomet er 7 yang letaknya dipinggir jalan raya Tanjungkarang ke Gedungtataan; Di sebelah Barat : Dimulai dari pilaar kilometer 7 tersebut di atas di tarik garis lurus ke arah Selatan sampai ke titik p ilaar pekarangan Gas-Maatschappij sebelah Barat yang bera da dipinggir Way Kuripan sebelah kiri ke hilir sampai ke tepi laut atau muara sungai Kuripan terse but. Di sebelah Selatan : Dari muara Sungai Kuripan menyusur sepanjang tepi p antai laut ke arah Timur sampai di muara sungai Kuala. Di sebelah Timur : Dari Muara sungai Kuala menurut jalannya sungai ter sebut ke arah Utara sampai ke titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi. 17. Bengkulu, dengan nama Kotapraja Bengkulu, deng an batas- batas sebagaimana ditetapkan dalam Bij blad No. 1111 2; 18. Pangkal Pinang, dengan nama Kotapraja Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands B estuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg.

Diperoleh dari "https://id.wikisource.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_1959&oldid=52991"