Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg





Indonesian Presidential Emblem black.svg




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
d. bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;
Halaman:UU 13 2011.djvu/2 Halaman:UU 13 2011.djvu/3 Halaman:UU 13 2011.djvu/4 5

b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi. BAB III PENANGANAN FAKIR MISKIN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 6 Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/atau d. masyarakat. Pasal 7 (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan . . . Halaman:UU 13 2011.djvu/6 Halaman:UU 13 2011.djvu/7 Halaman:UU 13 2011.djvu/8 Halaman:UU 13 2011.djvu/9 Halaman:UU 13 2011.djvu/10 Halaman:UU 13 2011.djvu/11 Halaman:UU 13 2011.djvu/12 Halaman:UU 13 2011.djvu/13 Halaman:UU 13 2011.djvu/14 Halaman:UU 13 2011.djvu/15 Halaman:UU 13 2011.djvu/16 Halaman:UU 13 2011.djvu/17 Halaman:UU 13 2011.djvu/18 Halaman:UU 13 2011.djvu/19 Halaman:UU 13 2011.djvu/20 Halaman:UU 13 2011.djvu/21 Halaman:UU 13 2011.djvu/22 Halaman:UU 13 2011.djvu/23 Halaman:UU 13 2011.djvu/24 Halaman:UU 13 2011.djvu/25 Halaman:UU 13 2011.djvu/26 Halaman:UU 13 2011.djvu/27 Halaman:UU 13 2011.djvu/28 Halaman:UU 13 2011.djvu/29 Halaman:UU 13 2011.djvu/30 Halaman:UU 13 2011.djvu/31 Halaman:UU 13 2011.djvu/32 Halaman:UU 13 2011.djvu/33 Halaman:UU 13 2011.djvu/34 Halaman:UU 13 2011.djvu/35 Halaman:UU 13 2011.djvu/36 Halaman:UU 13 2011.djvu/37