Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEM ARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SU RABAYA DAN MAKASSAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk

daerah Swatantra Tingkat I Jawa 

Tengah dan daerah Istimewa Jogyakarta, yang sekaran g termasuk wilayah hukum Pengadilan tinggi di Surabaya; b. bahwa berhubung dengan sub a perlu diadakan perubah an pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar; Menimbang pula; Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peratur an ini perlu segera diadakan; Mengingat: 1. pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Ind onesia; 2. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran Ne gara 1951 No. 9). Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Juni 1959; MEMUTUSKAN: A. Mencabut peraturan-peraturan atau Pasal-pasal perat uran-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini. B. menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR Pasal 1 Pada saat peraturan ini mulai berlaku diadakan Peng adilan Tinggi yang berkedudukan di Semarang. Pasal 2 Wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal

1 meliputi wilayah hukum semua 

Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan daerah Istimewa Jogyakarta. Pasal 3 Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar dikuran gi dengan wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pasal 4 Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliput i wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur,

Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Timur. ATURAN PERALIHAN Pasal I Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau l ebih sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, teta p diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu dan termasuk wewenang Pengadilan Tinggi di Semarang menurut Undang-undang

ini,diperiksa dan diputus oleh 

Pengadilan Tinggi di Semarang. Pasal II Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau l ebih sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, teta p diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makassar; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu dan termasuk wewenang Pengadilan Tinggi di Surabaya menurut Undang-undang

ini diperiksa, dan diputus oleh 

Pengadilan Tinggi di Surabaya. ATURAN PENUTUP Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangk an. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 4 Juni 1959 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEKARNO MENTERI KEHAKIMAN, Ttd.