Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sejak terbentuknya Negara Kesatuan, berhubung

dengan desakan-desakan dari 

masyarakat, di seluruh daerah Propinsi Kalimantan t elah diselenggarakan persiapan-persiapan pembentukan daerah-daerah otonom Kabupaten dan daer ah-daerah otonom yang setingkat dengan Kabupaten, yang di beberapa wilayah telah me rupakan bentukan-bentukan sementara menurut keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Ag ustus 1950 Nomor 186/OPBI/92/14, dan sekarang perlu segera dibentuk resmi sebagai Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang berh ak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Menimbang pula: bahwa, berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendes ak, peraturan ini perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 jo. Undang- undang Nomor 8 tahun 1950 jo. Instruksi Pemerintah Nomor 1 tanggal 13 Maret 1950; 2. Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Se rikat dan Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 1950 sub II A. 4; 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesi a; 4. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pa sal-pasal 96, 131, 132 dan 142. Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-70 pada tangga l 6 Januari 1953; MEMUTUSKAN: Menetapkan: Undang-undang Darurat pembentukan sebagai berikut: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) D AERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN/ KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN. BAB I PERATURAN UMUM Pasal 1 I. Daerah-daerah: 1. Kabupaten Banjarmasin yang meliputi Kawedanan-k awedanan: Bakumpai, Barito Kuala, Kayu Tangi dan Tanah Laut , terkecuali Kampung- kampung yang tersebut dalam No. 8; 2. Kabupaten Kandangan yang meliputi Kawedanan-kaw edanan: Tapin, Amandit, Negara dan Barabai; 3. Kabupaten Amuntai yang meliputi Kawedanan-kawed anan: Alabio, Amuntai, Balangan dan Tablong; 4. Kabupaten Barito yang meliputi Kawedanan-kaweda nan: Barito Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir dan Bari to Timur; 5. Kabupaten Kapuas yang meliputi Kawedanan-kaweda nan: Kapuas, Kabayan dan Dayak Hulu; 6. Kabupaten Kotawaringin yang meliputi Kawedanan- kawedanan: Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara dan Swap raja Kotawaringin; 7. Kabupaten Kota baru yang meliputi Kawedanan-kaw edanan: Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utar a dan Pasir; 8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgem eente Banjarmasin dahulu, terdiri dari Kampung-kampung: Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, S eberang Mesjid, Pengambangan, Sungai Jingah, Antasan Kecil Timur, S ungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dala m, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar-Kota dahulu; 9. Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja

Sambas; 

10. Kabupaten Pontianak yang meliputi wilayah-wilayah S wapraja: terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut dalam sub 15, Mampawah, Landak dan Kubu; 11. Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Sw apraja: Matan, Sukadana, Simpang; 12. Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swa praja: Sanggau, Tayan, Neo-Swapraja Meliau dan Kawedanan

Sekadau; 

13. Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swa praja: Sintang dan Neo-Swapraja Pinoh; 14. Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah Neo-Swa praja Kapuas Hulu;