Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



AMNESTI DAN ABOLISI Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tanggal 2 7 Desember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Und ang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan untuk menyesuaikan pen etapan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1949 tentang pemberian amnest i dengan ketentuan tersebut perlu diadakan peraturan tentang amnesti dan abolisi

Menimbang: Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan

ini perlu segera diadakan; 

Mengingat: Pasal 96 dan 107 Undang-undang Dasar Sementara Republ ik Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI Pasal 1 Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amn esti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pid ana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Keh akiman. Pasal 2 Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang

 sebelum  tanggal  27 

Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yan g nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogya karta) dan Kerajaan Belanda. Pasal 3 Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung. Pasal 4 Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana te rhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemb erian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam

pasal 1 dan 2 ditiadakan. 

Pasal 5 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada diund angkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang an Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik In donesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO. Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN, DJODY GONDOKUSUMO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 146 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEG ARA NOMOR 730 TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG