Templat ini digunakan pada artikel naskah (Undang-Undang dan/atau Peraturan) yang memiliki sejarah perubahan terkait (dicabut, diganti, diubah dan/atau disempurnakan).
Kolom "Status" digunakan untuk mendokumentasi status Undang-Undang dan/atau Peraturan, seperti tanggal pengundangan, daftar perubahan yang dibuat, serta pembatalan/pencabutan.
Kolom "Peraturan Terkait" digunakan untuk memberikan tautan ke Undang-Undang dan/atau Peraturan lain yang menjadi pelengkap Undang-Undang dan/atau Peraturan utama.
Kolom "Sejarah" digunakan untuk mencatat riwayat terkait dengan Undang-Undang dan/atau Peraturan, seperti hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi dan/atau perubahan atas Undang-Undang dan/atau Peraturan.
= Peraturan Terkait ke-1
= Artikel terkait mengenai Peraturan Terkait ke-1
= Tanggal artikel mengenai Peraturan Terkait ke-1
...
= Keterangan mengenai Peraturan Terkait ke-5
= Artikel terkait mengenai Peraturan Terkait ke-5
= Tanggal artikel mengenai Peraturan Terkait ke-5
= Status dari UU/Peraturan (opsional)
= Peraturan lama yang dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan
= Tanggal UU/Peraturan diundangkan/mulai berlaku
= Status ke-1
= Artikel terkait Status ke-1
= Tanggal artikel terkait Status ke-1
...
= Status ke-5
= Artikel terkait Status ke-5
= Tanggal artikel terkait Status ke-5
= Istilah yang digunakan saat peraturan dibatalkan (mis. "Dicabut", "Digantikan", dsb.)
= Artikel, UU/Peraturan yang membatalkan
= Tanggal UU/Peraturan dinyatakan tidak lagi berlaku
= Sejarah terkait ke-1
= Artikel terkait Sejarah ke-1
= Tanggal artikel terkait Sejarah ke-1
...
= Sejarah ke-5
= Artikel terkait Sejarah ke-5
= Tanggal artikel terkait Sejarah ke-5
}}
Catatan: Tersedia hingga 5 (lima) (perubahan, status dan sejarah) terkait artikel yang bersangkutan
{{UU/StatusBawah
|PER1 = Perseroan Terbatas
|PER1ART = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
|PER1TGL = 16 Agustus 2007
|PER2 = Perkoperasian
|PER2ART = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor XX Tahun XXXX
|PER2TGL =
|STAUTGL = 1 Januari 2005
|STA1 = Perubahan Pertama
|STA1ART = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2008
|STA1TGL = 18 Mei 2008
|STA2 = Revisi Kedua
|STA2ART = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2009
|STA2TGL = 29 Desember 2009
|STAC =
|STACART = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013
|STACTGL = 4 Juni 2013
}}