Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Masyarakat

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

RANCANGAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ........ TAHUN .......
TENTANG
ORGANISASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
  1. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa sebagai wadah berkumpul dan berserikat, organisasi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan untuk tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan warga negara, serta menjaga keutuhan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat;
Mengingat: Pasal 20, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT.
Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/2 BAB III TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP Pasal 5 Ormas bertujuan untuk: a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. menjaga nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. melestarikan budaya, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; e. memperkuat persatuan bangsa; dan/atau f. mewujudkan tujuan negara. Pasal 6 Ormas berfungsi sebagai: a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota; b. wadah pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c. sarana penyalur aspirasi masyarakat; d. wadah pemberdayaan masyarakat; e. wadah peranserta dalam memperkuat persatuan; dan/atau f. sarana mewujudkan tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 7 (1) Dalam mencapai tujuan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Ormas memiliki: a. lingkup kegiatan; dan b. wilayah kerja. (2) Lingkup kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup antara lain bidang: a. agama; b. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. hukum; d. sosial; e. ekonomi; f. kesehatan; g. pendidikan; h. sumber daya manusia; i. penguatan demokrasi Pancasila; j. pemberdayaan perempuan; k. lingkungan hidup dan sumber daya alam; l. kepemudaan; m. olahraga; n. profesi; o. hobi; dan/atau p. seni dan budaya.

3 (3) Wilayah kerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup: a. nasional; b. provinsi; dan/atau c. kabupaten/kota.

BAB IV PENDIRIAN ORMAS Pasal 8 Ormas didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) warga negara Indonesia. Pasal 9 Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. Pasal 10 (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa: a. perkumpulan; atau b. yayasan. (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis keanggotaan. (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis keanggotaan. Pasal 11 (1) Badan hukum perkumpulan didirikan dengan kewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris; b. AD/ART; c. program kerja; d. sumber pendanaan; e. surat keterangan domisili; f. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; g. surat pernyataan tidak berafiliasi kepada partai politik; h. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan i. pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. 4 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12 Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 13 (1) Dalam upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat menggabungkan diri dalam suatu wadah berhimpun. (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal dan memonopoli keseluruhan lingkup kegiatan dan kerja Ormas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 (1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai alamat dan domisili. (2) Dalam hal Ormas memberitahukan keberadaanya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi.

BAB V PENDAFTARAN Pasal 15 (1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan bersamaan dengan pemberian status badan hukum. (2) Pendaftaran bagi Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. (2) Pendaftaran bagi Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kewajiban menyertakan persyaratan sebagai berikut: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris; 5 AD/ART; program kerja; kepengurusan; surat keterangan domisili; nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; surat pernyataan tidak berafiliasi kepada partai politik; surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan i. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. (3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh: a. Menteri bagi Ormas yang memiliki wilayah kerja nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki wilayah kerja provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki wilayah kerja kabupaten/kota. Pasal 17 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen pendaftaran. (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan. (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SKT paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Ormas dinyatakan lulus verifikasi. Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. c. d. e. f. g. h.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 19 Ormas berhak: a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan Ormas untuk mencapai tujuan organisasi; e. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan organisasi; dan f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, Organisasi Masyarakat Asing, dan pihak lain.

6 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/7 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/8 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/9 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/10 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/11 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/12 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/13 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/14 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/15 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/16 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/17 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/18 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/19 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/20 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/21 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/22 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/23 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/24 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/25 Halaman:RUU Tentang Organisasi Masyarakat.pdf/26


PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg