Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 (2009)

portal terkait: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

PUTUSAN
Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang diajukan oleh:

[1.2] Pemohon Perkara 108/PHPU.B-VII/2009

    Nama : H. M. Jusuf Kalla;
    Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 15 Mei 1942;
    Agama : Islam;
    Pekerjaan : Wakil Presiden RI 2004-2009;
    Kebangsaan : Indonesia;
    Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat;

    Nama : H. Wiranto, SH;
    Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 4 April 1947;
    Agama : Islam;
    Pekerjaan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat;
    Kebangsaan : Indonesia;
    Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat.

Selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2009 memberikan kuasa kepada Chairuman Harahap, S.H., M.H., Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H., M.M., Dr. Rufinus H. H., S.H., M.M., M.H., Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H., Bonaran Situmeang, S.H., M.H., Drs. Djasri Marin, S.H., Syamsul Huda, S.H., Nudirman Munir, S.H., M.A., H.M. Ali Abbas, S.H., Linda Sugianto, S.H., Zujan Marfa, S.H ., Purwoko J. Soemantri, S.H ., M.H ., Dr. H . Teguh Samudra, S.H ., M.H ., Dorel Almir, S.H ., MKn., H. Bachtiar Wahid, S.H ., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum/Pembela dari TIM ADVOKASI & HUKUM “JUSUF KALLA - WIRANTO”, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pakubuwono VI Nomor 100 Jakarta Selatan, Telepon (021) 7203207, Faksimili (021) 7243717, bertindak untuk sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon I;

[1.3] Pemohon Perkara 109/PHPU.B-VII/2009

    Nama : Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri;
    Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 23 Januari 1947;
    Umur : 62 tahun;
    Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
    Agama : Islam;
    Alamat : Jalan Kebagusan IV Nomor 45, RT 010 RW 004, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta;
    KTP No. : 09.5304.630147.0009;

    Nama : H. Prabowo Subianto;
    Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951;
    Umur : 58 tahun;
    Pekerjaan : Purnawirawan/Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya;
    Agama : Islam;
    Alamat : Jalan Kemang V Nomor 21 C;
    KTP No. : 09.5303 .171051.7008;

Selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2009 memberikan kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H ., Mahendradatta, S.H ., M.H ., MA., Mohamad Assegaf, S.H. , Drs. Jack Sidabutar, S.H ., MM., M.Si., Apong Herlina, S.H ., M.H., Yosse Yuliandra, S.H ., Dipl.P.R ., Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., Yuherman, S.H., M.H., Firman Wijaya, S.H ., Leonardy Putra Negara Siregar, S.H ., Savero Eddy Yunus, S.H., Robert R. Mandolang, S.H ., dan Remon Ryan, S.H ., adalah para advokat yang tergabung dalam TIM HUKUM DAN ADVOKASI TIM KAMPANYE NASIONAL MEGA-PRABOWO, berdomisili dan beralamat kantor di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Pemohon II;

Terhadap

[1.4] Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1308/KPU/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan Nomor 1309/KPU/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009, serta Surat Kuasa Subtitusi dari Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SK-046/A/JA/07/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Nomor: SK-047/A/JA/07/2009 tanggal 4 Agustus 2009 kepada: Edwin P. Situmorang, SH, MH ., Netty Firdaus, SH., Yoseph Suardi Sabda, SH., LL.M., Effendi Harahap, SH., Tyas Muharto, SH., Tobina Lan Siahaan, SH., Anton Hutabarat, SH., Drs. Didiek Soekarno, SH., Arwinda Sri Djuwita, SH., T.N .A . Kusumayudha, SH., Nur Tamam, SH., B. Maria Erna E, SH., MH., Muhammad Aqib, SH., Pudji Basuki Setijono, SH., Purwani Utami, SH., Henny Rosana, SH., Ivan Damanik, SH., Eva Rimna S. Meliala, SH., Tata Vain Sitanggang, SH., MH., Ayu Agung, S.Sos., SH., MH., Nurdayani, SH., Yesti Mariani Gultom, SH., MH., Satrya Ika Putra, SH., MH., Annissa Kusuma Hapsari, SH., MH., Cahyaning Nuratih W, SH., MH., Laswan, SH., Bambang Dwi Handoko, SH., Tukiyem, SH., Antonius Budi Satria, SH., MH., SRU Astuti, SH., Arie Eko Yuliearti, SH., MH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut------------------------------------------------------------------- Termohon;

[1.5] Nama : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono

    Pekerjaan/Jabatan : Calon Presiden
    Kewarganegaraan : Indonesia
    Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat.
    Nomor Telp/HP : 021-3912284
    Nomor Faksimili : 021-3145720

    Nama : Prof. Dr. Boediono
    Pekerjaan/Jabatan : Calon Wakil Presiden
    Kewarganegaraan : Indonesia
    Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat.
    Nomor Telp/HP : 021-3912284
    Nomor Faksimili : 021-3145720

sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2009, memberikan kuasa kepada: DR. Amir Syamsuddin SH,. MH ., Yosef B. Badeoda SH., MH., H. Didi Supriyanto, SH., Inu Kertopati, SH., Harry Witjaksono, SH., DR. H . Sigit Binaji, SH, M.Hum., D RS. H .M. Utomo A. Karim T., SH., Herman Kadir, SH., MH., Didi Irawadi Syamsuddin, SH, MH., Zamaksari, SH, MH., Yandri Sudarso, SH, MH., Devita Hapsari SH., MH., Jusuf Siletty, SH., IR. K. Notonegoro, SH., Warakah Anhar, SH., Surya Wedia Ranasti, SH., Bambang Mulyono, SH., Muhajir Sadrudin, SH., MH., Asdar Thosibo, SH., Ade Irfan Pulungan, SH., Samsudin Arwan, SH., M. Joni, SH., MH., Mathew Ardy Mbalembout, SH., M. Wakil Kamal, SH., MH., Mega Sugoro, SH., Petuah Sirait, SH., Saefudin, SH., Arung Lusika, SH., MM., H.M. Kamal Singadirata, SH., N. Syairul Irwanto, SH., Syaifudin Umar, SH., Fajri S. Singadirata, SH., Wahyudin, SH., Arifin, SH., kesemuanya adalah Advokat-advokat yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat, Telepon 021-3912284, Fax. 021-3145720, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut.................................................................... Pihak Terkait;

[1.6] Membaca permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;

    Mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II;
    Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
    Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
    Memeriksa bukti-bukti;
    Mendengar keterangan para Ahli dan para Saksi dari Pemohon I dan Pemohon II;
    Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon I dan Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2009 yang diterima pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2009 pukul 16.46 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 108/PHPU.B-VII/2009 pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 pukul 10.30 WIB, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2009 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009 pukul 08.48 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 pukul 11.00 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon I

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan yang berkenaan dengan hasil Pemilihan Umum;

1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dimana “Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman”, berwenang dan memiliki misi yang mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, s erta berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU MK ditegaskan kembali bahwa: “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”, telebih-lebih lagi bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU MK, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terhadap permohonan Pemohon benar-benar merupakan putusan yang adil bagi Pemohon;

1.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berkali-kali memutuskan sengketa yang diajukan kepada Mahkamah yang mendasarkan putusan kepada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut, antara lain Putusan Nomor 49/PHPU.D -VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara juncto Putusan Nomor 41/PHPU.D -VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 129 berbunyi:

[3.28] “Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa, Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”;

Dengan demikian meskipun pertimbangan hukum di atas merupakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), maka di samping Pemilukada sama-sama rezim Pemilu dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah sejatinya harus konsisten terhadap pertimbangan hukum tersebut dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (legal standing)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 295/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 29 Mei 2009 juncto Nomor 297/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009, bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-6 dan Bukti P-7), dengan merujuk kepada Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK yang berbunyi: “Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden” dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi: “Para Pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon sebagai Pemohon”, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku Pemohon dalam perkara a quo;

3. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 secara Nasional pada tanggal 25 Juli 2009 (vide Bukti P-1) dan berdasarkan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juncto Pasal 74 ayat (3) UU MK juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 17 Tahun 2009, telah ditetapkan tenggat waktu pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasl Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 3 x 24 jam setelah penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara Nasional, dan pada tanggal 27 Juli 2009 Pemohon telah mengajukan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga formal harus diterima;

4. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 365/Kpts/KPU/2009 tanggal 25 Juli 2009, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (vide P-1) sebagai berikut:

1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, HJ. Megawati Soekarnoputri – H. Prabowo Subianto memperoleh 32.548.105 suara atau 26,79% dari suara nasional;

1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, DR. H . Susilo Bambang Yudhoyono – Prof. Dr. Budiono memperoleh 73.874.526 suara atau 60,80% dari suara nasional;

1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. M. Jusuf Kalla – H. Wiranto memperoleh 15.081.814 suara atau 12,41% suara nasional;

2. Bahwa Termohon dalam menetapkan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 telah didahului dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang jelasnya sebagai berikut:

2.1. Bahwasanya Termohon (KPU) telah berkali-kali bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu Capres/Cawapres yaitu sebagaimana diberitakan di banyak media seperti pada Seputar Indonesia Tanggal 17 Juli 2009, yaitu dengan menyebarluaskan keseluruh Indonesia cara-cara pencontrengan dengan mencontreng Nomor Urut 2. Cara- cara seperti ini jelas sekali sangat merugikan Capres/Cawapres lainnya seperti Capres/Cawapres Nomor Urut 1 dan 3, dan hal ini sudah ada rekomendasi Bawaslu yang memutuskan bahwa KPU (Termohon) telah melakukan pelanggaran kode etik terkait pemasangan spanduk sosialisasi Pilpres 2009 yang diduga berpihak. Selain itu juga permintaan dari salah satu Capres untuk memundurkan hari-hari tertentu yang telah di tetapkan oleh Termohon (KPU) bahwa ternyata tanpa mengajak musyawarah atau persetujuan Capres/ Cawapres lainnya secara sewenang-wenang telah mengundurkan hari yang ditetapkan oleh KPU sendiri (dari tanggal 2 Juni menjadi tanggal 10 Juni 2009);

2.2. Bahwasanya KPU telah melakukan 4 pelanggaran hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam gugatan ini yaitu:

1. KPU dengan telah sengaja atau setidak-tidaknya lalai dalam penyusunan DPT;

2. KPU dengan telah sengaja atau setidak-tidaknya lalai menindaklanjuti temuan pasangan calon ataupun masyarakat, bahkan Bawaslu terkait penyusunan DPT;

3. KPU dianggap telah sengaja mengeluarkan kebijakan menghilangkan 69.000 TPS yang berpotensi mempengaruhi pergerakan dan atau penghilangan sebanyak 34,5 juta suara pemilih;

4. KPU telah melibatkan pihak asing yaitu IFES dalam Proses Tabulasi Nasional Pemilu Presiden;

2.3. Bahwasanya selain itu juga, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, telah ditemukan sebanyak 150 kali pelanggaran jenis pelanggaran (Bukti Terlampir). Pelanggaran-pelanggaran seperti ini merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah meliputi:

e. “ Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar Pemilih”.

2.5 . Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

e. “ Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar Pemilih”.

2.6 . Bahwa ternyata dan terbukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesemrawutan, ketidakakuratan dan ketidakbenarannya karena ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, nama yang sama terdaftar beberapa kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan/atau berbeda Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih yang mempunyai hak suara tidak terdaftar, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat RI pada sidang Paripurna tanggal 26 Mei 2009 telah memutuskan untuk melakukan Hak Angket terhadap ketidakbenaran DPT Pemilihan Legislatif tersebut... (Bukti P-8), sehingga sebenarnya sudah merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan bahwa Termohon sudah mengetahui dengan jelas bahwa DPT pada Pemilu Legislatif adalah tidak benar sebagaimana mestinya.

2.7 . Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:

KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan berdasarkan Pasal 29 ayat (5) yang berbunyi: Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

Menu navigasi

Perkakas pribadi

Ruang nama

Varian

Tampilan

Lainnya

Pencarian

Navigasi

Komunitas

Wikisource

Bagikan

Cetak/ekspor

Perkakas

Bahasa lain