Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 (2009)

portal terkait: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tidak ada Hak Cipta atas:

hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
peraturan perundang-undangan;
pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
kitab suci atau simbol keagamaan.

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

PUTUSAN
Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang diajukan oleh:

[1.2] Pemohon Perkara 108/PHPU.B-VII/2009

Nama	:	H. M. Jusuf Kalla;
Tempat/Tanggal Lahir	:	Watampone, 15 Mei 1942;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wakil Presiden RI 2004-2009;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat;

Nama	:	H. Wiranto, SH;
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Yogyakarta, 4 April 1947;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jalan Diponegoro Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat.

Selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2009 memberikan kuasa kepada Chairuman Harahap, S.H., M.H., Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H., M.M., Dr. Rufinus H. H., S.H., M.M., M.H., Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H., Bonaran Situmeang, S.H., M.H., Drs. Djasri Marin, S.H., Syamsul Huda, S.H., Nudirman Munir, S.H., M.A., H.M. Ali Abbas, S.H., Linda Sugianto, S.H., Zujan Marfa, S.H ., Purwoko J. Soemantri, S.H ., M.H ., Dr. H . Teguh Samudra, S.H ., M.H ., Dorel Almir, S.H ., MKn., H. Bachtiar Wahid, S.H ., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum/Pembela dari TIM ADVOKASI & HUKUM “JUSUF KALLA - WIRANTO”, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pakubuwono VI Nomor 100 Jakarta Selatan, Telepon (021) 7203207, Faksimili (021) 7243717, bertindak untuk sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai

-----------------------------------------------------------

Pemohon I;

[1.3] Pemohon Perkara 109/PHPU.B-VII/2009

Nama	:	Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri;
Tempat/tanggal lahir	:	Yogyakarta, 23 Januari 1947;
Umur	:	62 tahun;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga/Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Agama	:	Islam;
Alamat	:	Jalan Kebagusan IV Nomor 45, RT 010 RW 004, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta;
KTP No.	:	09.5304.630147.0009;

Nama	:	H. Prabowo Subianto;
Tempat/tanggal lahir	:	Jakarta, 17 Oktober 1951;
Umur	:	58 tahun;
Pekerjaan	:	Purnawirawan/Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya;
Agama	:	Islam;
Alamat	:	Jalan Kemang V Nomor 21 C;
KTP No.	:	09.5303 .171051.7008;

Selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2009 memberikan kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H ., Mahendradatta, S.H ., M.H ., MA., Mohamad Assegaf, S.H. , Drs. Jack Sidabutar, S.H ., MM., M.Si., Apong Herlina, S.H ., M.H., Yosse Yuliandra, S.H ., Dipl.P.R ., Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., Yuherman, S.H., M.H., Firman Wijaya, S.H ., Leonardy Putra Negara Siregar, S.H ., Savero Eddy Yunus, S.H., Robert R. Mandolang, S.H ., dan Remon Ryan, S.H ., adalah para advokat yang tergabung dalam TIM HUKUM DAN ADVOKASI TIM KAMPANYE NASIONAL MEGA-PRABOWO, berdomisili dan beralamat kantor di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai

-----------------------------------------------------------

Pemohon II;

Terhadap

[1.4] Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1308/KPU/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan Nomor 1309/KPU/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009, serta Surat Kuasa Subtitusi dari Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SK-046/A/JA/07/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Nomor: SK-047/A/JA/07/2009 tanggal 4 Agustus 2009 kepada: Edwin P. Situmorang, SH, MH ., Netty Firdaus, SH., Yoseph Suardi Sabda, SH., LL.M., Effendi Harahap, SH., Tyas Muharto, SH., Tobina Lan Siahaan, SH., Anton Hutabarat, SH., Drs. Didiek Soekarno, SH., Arwinda Sri Djuwita, SH., T.N .A . Kusumayudha, SH., Nur Tamam, SH., B. Maria Erna E, SH., MH., Muhammad Aqib, SH., Pudji Basuki Setijono, SH., Purwani Utami, SH., Henny Rosana, SH., Ivan Damanik, SH., Eva Rimna S. Meliala, SH., Tata Vain Sitanggang, SH., MH., Ayu Agung, S.Sos., SH., MH., Nurdayani, SH., Yesti Mariani Gultom, SH., MH., Satrya Ika Putra, SH., MH., Annissa Kusuma Hapsari, SH., MH., Cahyaning Nuratih W, SH., MH., Laswan, SH., Bambang Dwi Handoko, SH., Tukiyem, SH., Antonius Budi Satria, SH., MH., SRU Astuti, SH., Arie Eko Yuliearti, SH., MH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut

-------------------------------------------------------------------

Termohon;

[1.5]

Nama	:	Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Pekerjaan/Jabatan	:	Calon Presiden
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Teuku Umar Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telp/HP	:	021-3912284
Nomor Faksimili	:	021-3145720

Nama	:	Prof. Dr. Boediono
Pekerjaan/Jabatan	:	Calon Wakil Presiden
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Teuku Umar Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telp/HP	:	021-3912284
Nomor Faksimili	:	021-3145720

sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2009, memberikan kuasa kepada: DR. Amir Syamsuddin SH,. MH ., Yosef B. Badeoda SH., MH., H. Didi Supriyanto, SH., Inu Kertopati, SH., Harry Witjaksono, SH., DR. H . Sigit Binaji, SH, M.Hum., D RS. H .M. Utomo A. Karim T., SH., Herman Kadir, SH., MH., Didi Irawadi Syamsuddin, SH, MH., Zamaksari, SH, MH., Yandri Sudarso, SH, MH., Devita Hapsari SH., MH., Jusuf Siletty, SH., IR. K. Notonegoro, SH., Warakah Anhar, SH., Surya Wedia Ranasti, SH., Bambang Mulyono, SH., Muhajir Sadrudin, SH., MH., Asdar Thosibo, SH., Ade Irfan Pulungan, SH., Samsudin Arwan, SH., M. Joni, SH., MH., Mathew Ardy Mbalembout, SH., M. Wakil Kamal, SH., MH., Mega Sugoro, SH., Petuah Sirait, SH., Saefudin, SH., Arung Lusika, SH., MM., H.M. Kamal Singadirata, SH., N. Syairul Irwanto, SH., Syaifudin Umar, SH., Fajri S. Singadirata, SH., Wahyudin, SH., Arifin, SH., kesemuanya adalah Advokat-advokat yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat, Telepon 021-3912284, Fax. 021-3145720, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut

....................................................................

Pihak Terkait;

[1.6]Membaca permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;

Memeriksa bukti-bukti;

Mendengar keterangan para Ahli dan para Saksi dari Pemohon I dan Pemohon II;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon I dan Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2009 yang diterima pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2009 pukul 16.46 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 108/PHPU.B-VII/2009 pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 pukul 10.30 WIB, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2009 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009 pukul 08.48 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2009 pukul 11.00 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon I

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan yang berkenaan dengan hasil Pemilihan Umum; 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dimana “Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman”, berwenang dan memiliki misi yang mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, serta berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU MK ditegaskan kembali bahwa: “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”, telebih-lebih lagi bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU MK, setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terhadap permohonan Pemohon benar-benar merupakan putusan yang adil bagi Pemohon;

1.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berkali-kali memutuskan sengketa yang diajukan kepada Mahkamah yang mendasarkan putusan kepada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut, antara lain Putusan Nomor 49/PHPU.D -VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara juncto Putusan Nomor 41/PHPU.D -VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 129 berbunyi:

[3.28] “Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa, Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”;

Dengan demikian meskipun pertimbangan hukum di atas merupakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), maka di samping Pemilukada sama-sama rezim Pemilu dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah sejatinya harus konsisten terhadap pertimbangan hukum tersebut dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (legal standing)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 295/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 29 Mei 2009 juncto Nomor 297/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 30 Mei 2009, bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-6 dan Bukti P-7), dengan merujuk kepada Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK yang berbunyi: “Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden” dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi: “Para Pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon sebagai Pemohon”, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku Pemohon dalam perkara a quo;

3. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 secara Nasional pada tanggal 25 Juli 2009 (vide Bukti P-1) dan berdasarkan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juncto Pasal 74 ayat (3) UU MK juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 17 Tahun 2009, telah ditetapkan tenggat waktu pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasl Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 3 x 24 jam setelah penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara Nasional, dan pada tanggal 27 Juli 2009 Pemohon telah mengajukan permohonannya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga formal harus diterima;

4. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 365/Kpts/KPU/2009 tanggal 25 Juli 2009, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (vide P-1) sebagai berikut:

1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, HJ. Megawati Soekarnoputri – H. Prabowo Subianto memperoleh 32.548.105 suara atau 26,79% dari suara nasional;

1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, DR. H . Susilo Bambang Yudhoyono – Prof. Dr. Budiono memperoleh 73.874.526 suara atau 60,80% dari suara nasional;

1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. M. Jusuf Kalla – H. Wiranto memperoleh 15.081.814 suara atau 12,41% suara nasional;

2. Bahwa Termohon dalam menetapkan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 telah didahului dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang jelasnya sebagai berikut:

2.1. Bahwasanya Termohon (KPU) telah berkali-kali bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu Capres/Cawapres yaitu sebagaimana diberitakan di banyak media seperti pada Seputar Indonesia Tanggal 17 Juli 2009, yaitu dengan menyebarluaskan keseluruh Indonesia cara-cara pencontrengan dengan mencontreng Nomor Urut 2. Cara-cara seperti ini jelas sekali sangat merugikan Capres/Cawapres lainnya seperti Capres/Cawapres Nomor Urut 1 dan 3, dan hal ini sudah ada rekomendasi Bawaslu yang memutuskan bahwa KPU (Termohon) telah melakukan pelanggaran kode etik terkait pemasangan spanduk sosialisasi Pilpres 2009 yang diduga berpihak. Selain itu juga permintaan dari salah satu Capres untuk memundurkan hari-hari tertentu yang telah di tetapkan oleh Termohon (KPU) bahwa ternyata tanpa mengajak musyawarah atau persetujuan Capres/ Cawapres lainnya secara sewenang-wenang telah mengundurkan hari yang ditetapkan oleh KPU sendiri (dari tanggal 2 Juni menjadi tanggal 10 Juni 2009);

2.2. Bahwasanya KPU telah melakukan 4 pelanggaran hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam gugatan ini yaitu:

1. KPU dengan telah sengaja atau setidak-tidaknya lalai dalam penyusunan DPT;

2. KPU dengan telah sengaja atau setidak-tidaknya lalai menindaklanjuti temuan pasangan calon ataupun masyarakat, bahkan Bawaslu terkait penyusunan DPT;

3. KPU dianggap telah sengaja mengeluarkan kebijakan menghilangkan 69.000 TPS yang berpotensi mempengaruhi pergerakan dan atau penghilangan sebanyak 34,5 juta suara pemilih;

4. KPU telah melibatkan pihak asing yaitu IFES dalam Proses Tabulasi Nasional Pemilu Presiden;

2.3. Bahwasanya selain itu juga, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, telah ditemukan sebanyak 150 kali pelanggaran jenis pelanggaran (Bukti Terlampir). Pelanggaran-pelanggaran seperti ini merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah meliputi:

e. “Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar Pemilih”.

2.5 Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

e. “Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar Pemilih”.

2.6. Bahwa ternyata dan terbukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesemrawutan, ketidakakuratan dan ketidakbenarannya karena ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, nama yang sama terdaftar beberapa kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan/atau berbeda Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih yang mempunyai hak suara tidak terdaftar, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat RI pada sidang Paripurna tanggal 26 Mei 2009 telah memutuskan untuk melakukan Hak Angket terhadap ketidakbenaran DPT Pemilihan Legislatif tersebut... (Bukti P-8), sehingga sebenarnya sudah merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan bahwa Termohon sudah mengetahui dengan jelas bahwa DPT pada Pemilu Legislatif adalah tidak benar sebagaimana mestinya.

2.7. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:

KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan berdasarkan Pasal 29 ayat (5) yang berbunyi: Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa berdasarkan Bukti T-15 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 443.323 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 833.059 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 328.990 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur dan saksi dari semua pasangan calon dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-16 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 376.941 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 1.106.775 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 245.142 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan saksi dari semua pasangan calon dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-17 berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 192.978 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 423.165 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 171.842 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Maluku dan semua saksi dari pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-19 berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 167.970 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 1.335.115 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 2.719.701 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tanpa keberatan dari saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-20 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 26.815 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 293.778 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 258.336 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat dan semua saksi dari pasangan calon dengan tanpa keberatan dari saksi- saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-21 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 87.536 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 499.075 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 507.504 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-22 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 35.225 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 241.222 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 269.057 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Gorontalo dan saksi dari semua pasangan Calon dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-25 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PP WP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 44.484 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 313.577 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 65.982 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Papua Barat dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-25A berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Papua Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 104.593 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 1.377.384 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 378.119 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Papua dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-26 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Bali Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 992.815 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 822.951 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 96.571 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Bali dan saksi dari semua pasangan calon dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

[3.67] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti PII-6 sampai dengan Bukti PII-30, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa dokumen-dokumen yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon II tidak dapat ditelusuri perpindahan atau perubahan atau penggantian perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga tidak diketahui di tingkatan dan tahapan mana terjadi penggelembungan suara, siapa yang melakukan, dan dengan cara bagaimana penggelembungan suara dilakukan. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, angka-angka perolehan suara yang tertera dalam dokumen-dokumen yang dibuat dan dijadikan bukti oleh Pemohon II berasal dari rekapitulasi yang juga dibuat sendiri oleh Pemohon II berdasarkan laporan-laporan saksi Pemohon di TPS-TPS yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS) tanpa menyebut di TPS mana perolehan suara diperoleh;

Bahwa dalam Bukti PII-6 sampai dengan Bukti PII-30, Pemohon II hanya menuliskan angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan menyertakan jumlah penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa mengajukan dokumen atau bukti pendukung atau pembanding yang dapat menjelaskan hubungan antara perolehan suara masing-masing pasangan calon dan jumlah penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon II;

[3.68] Menimbang bahwa sebaliknya, Termohon mengajukan 825 bukti tertulis beserta lampirannya (T-1 s.d. T-29.B) berupa dokumen-dokumen resmi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat KPU Provinsi dari 25 provinsi (Model DC-1 PPWP) beserta Lampiran Model DC-1 PPWP, Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Tingkat KPU Provinsi dan Model DC-2 PPWP, Form Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang behubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (DB-PPWP), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-1 PPWP) dan Form Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota dari 25 provinsi;

[3.69] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon II (vide Bukti PII-6 sampai dengan Bukti PII-30) sebagaimana penilaian Mahkamah atas otentisitas dokumen pada paragraf [3.67], menurut Mahkamah dokumen yang diajukan sebagai bukti di muka persidangan tidak mempunyai nilai yuridis karena bukan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang in casu penyelenggara Pemilu dari semua tingkatan dan jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon II yang hampir seluruhnya tidak dapat menggambarkan terjadinya pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis. Pemohon II tidak mampu membuktikan pada tingkatan dan tahapan mana terjadi penambahan suara yang tidak sah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang mana, serta dengan cara bagaimana penambahan suara dilakukan. Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait dapat menyanggah kebenaran dalil-dalil Pemohon II. Oleh karenanya, angka-angka perolehan suara yang tertera di dalam bukti-bukti Pemohon II tidak sah, sehingga dalil-dalil Pemohon II sepanjang terjadinya kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara yang menyebabkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 45.215.927 suara setara dengan 48,70%, sementara Pemohon II memperoleh 32.548.105 suara atau setara dengan 35, 06% dan terjadinya selisih penghitungan suara di 25 provinsi yang menjadi alasan Pemohon II meminta Termohon menyelenggarakan Pemilu Presiden ulang di seluruh wilayah Indonesia atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 25 provinsi adalah tidak beralasan;

[3.70] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan Pendapat Mahkamah di atas maka pada akhirnya Mahkamah berkesimpulan bahwa memang telah terjadi beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU tetapi kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kesalahan prosedural hanyalah bersifat teknis administratif yang tolerable yang justru dilakukan untuk memenuhi tuntutan para kontestan guna memberi manfaat maksimal (membuka pintu untuk didaftar bagi warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih dan untuk maksimalisasi pemanfaatan daftar pemilih) dalam Pemilu tersebut. Tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup baik kualitatif maupun kuantitatif untuk menyatakan bahwa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalah cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena itu untuk menegakkan keadilan substantif yang mendasari kepastian hukum sekaligus demi kemanfaatan bagi masyarakat dan negara, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalah sah dengan catatan bahwa semua pelanggaran yang terjadi (meskipun tidak terstruktur, sistematis, dan masif) yang belum diproses secara hukum dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon Idan Pemohon II;

[4.2] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara 2 quo;

[4.3] Permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

[4.5] Berbagai permasalahan yang bersifat kualitatif, yaitu kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS, adanya kerjasama atau bantuan IFES, adanya spanduk buatan Termohon mengenai tata cara pencontrengan, beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”, dan adanya berbagai pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administratif maupun pidana, meskipun ada yang terbukti dalam persidangan, namun tidak atau belum dapat dinilai sebagai pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga juga tidak menyebabkan Pemilu cacat hukum atau tidak sah. Meskipun demikian, untuk lebih baiknya pemilu-pemilu yang akan datang diperlukan langkah-langkah yang profesional baik dalam pembentukan Undang-Undang maupun pelaksanaan tugas-tugas KPU. Sejalan dengan itu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran Pemilu lainnya yang belum ditindaklanjuti, meskipun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap komposisi perolehan suara, dapat diproses lebih lanjut;

[4.6] Dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan mengenai adanya pengurangan suara baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terbukti secara hukum;

[4.7] Jumlah perolehan suara yang didalilkan, baik oleh Pemohon I maupun oleh Pemohon II tidak beralasan hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon Idan Pemohon II untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Makhfud, Cholidin Nasir, Luthfi Widagdo Eddyono, Yunita Ramadhani, Mardian Wibowo, dan Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. Abdul Mukthie Fadjar	ttd. M. Arsyad Sanusi
ttd. Achmad Sodiki	ttd. Harjono
ttd. Maria Farida Indrati	ttd. Maruarar Siahaan
ttd. M. Akil Mochtar	ttd. Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd. Makhfud	ttd. Cholidin Nasir
ttd. Luthfi Widagdo Eddyono	ttd. Yunita Ramadhani
ttd. Mardian Wibowo	ttd. Pan Mohamad Faiz