Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1969
Tampilan
Nomor | Tanggal | Tentang | LN | TLN |
---|---|---|---|---|
1 Tahun 1969 | Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang | |||
2 Tahun 1969 | Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | |||
3 Tahun 1969 | Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang | |||
4 Tahun 1969 | 10-Apr-1969 | Pernyataan Tidak Berlakunya UU 2-1958 Tentang Persetujuan Perjanjian Antara RI Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan | ||
5 Tahun 1969 | 05-Jul-1969 | Pernyataan Berbagai Penpres Dan Perpres Sebagai Undang-Undang | 36 | 2900 |
6 Tahun 1969 | 05-Jul-1969 | Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | 37 | 2901 |
7 Tahun 1969 | 05-Jul-1969 | Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang | 38 | 2902 |
9 Tahun 1969 | 01-Ags-1969 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16- Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang | 40 | 2904 |
12 Tahun 1969 | 10-Sep-1969 | Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat | 47 | 2907 |
14 Tahun 1969 | 19-Nop-1969 | Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja | ||
15 Tahun 1969 | Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat | |||
16 Tahun 1969 | 17-Des-1969 | Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Catatan:
- LN = Lembaran Negara
- TLN = Tambahan Lembaran Negara
Referensi
[sunting]- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nasional
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, DPR RI
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet RI
- Basis Data Undang-Undang, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Basis Data Peraturan, Legalitas.org
- Koleksi vlsm.org