Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1964
Tampilan
Nomor | Tanggal | Tentang | LN | TLN |
---|---|---|---|---|
16 Tahun 1964 | Bagi Hasil Perikanan | |||
17 Tahun 1964 | Larangan Penarikan Cek Kosong | |||
18 Tahun 1964 | Wajib Kerja Tenaga Para-Medis | |||
19 Tahun 1964 | Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman | |||
20 Tahun 1964 | Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No.38 Prp. Tahun 1960 Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu | |||
21 Tahun 1964 | Pengadilan Landreform | |||
22 Tahun 1964 | Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 | |||
23 Tahun 1964 | Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 | |||
24 Tahun 1964 | Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932 | |||
25 Tahun 1964 | Perubahan Dan Tambahan Aturan Bea Materai 1921 | |||
26 Tahun 1964 | Pemberian Perangsang Penanaman Modal | |||
27 Tahun 1964 | Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan-Pajak Pendapatan | |||
28 Tahun 1964 | Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaranpengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan | |||
29 Tahun 1964 | Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964 | |||
30 Tahun 1964 | Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964 | |||
31 Tahun 1964 | Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom | |||
32 Tahun 1964 | Peraturan Lalu-Lintas Devisa | |||
33 Tahun 1964 | Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang | |||
34 Tahun 1964 | Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | |||
35 Tahun 1964 | Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 Tahun 1963 (Lembaran-Negara Tahun L963 No.91). Pasal | |||
36 Tahun 1964 | Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera |
Catatan:
- LN = Lembaran Negara
- TLN = Tambahan Lembaran Negara
Referensi
[sunting]- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nasional
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, DPR RI
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Sekretariat Kabinet RI
- Basis Data Undang-Undang, JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Basis Data Peraturan, Legalitas.org
- Koleksi vlsm.org