Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Diamond-caution.png Halaman ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikisource. "Merapikan" bisa berupa menambahkan header atau membagi halaman ke dalam paragraf dan subbagian. Setelah dirapikan, Anda dapat menghapus pesan ini.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950
(1950) 

Referensi: Kumpulan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Koleksi Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Naskah PP terdapat pada Lembaran Negara halaman 1-3
PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan sejenis lainnya. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg




Indonesian Presidential Emblem black.svg



PERATURAN PEMERINTAH No. 32 TAHUN 1950

TENTANG

BERLAKUNJA:

1. UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA TIMUR;

2. UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA TENGAH;

3. UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT;

4. UNDANG-UNDANG No. 15 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN-KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa telah tiba saatnja untuk menentukan hari mulai berlakunja:

1. Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan Kabupaten2 dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat.

4. Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Mengingat:

pasal 5 ajat (2), Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No. 12 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No. 13 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 1950 dan pasal 7 Undang-undang No. 15 tahun 1950.

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BERLAKUNJA:

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1950;

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1950;

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1950 dan

UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 1950.

PASAL 1.[sunting]

Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan Kabupaten2 dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur,

Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah,

Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat,

Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta,

mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

PASAL 2.[sunting]

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.


Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.


Ditetapkan di Jogjakarta pada

tanggal 14 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(PEMANGKU DJABATAN),

A S S A A T.


MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.


Diundangkan pada tanggal 14 Agusutus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.


BERITA NEGARA TAHUN 1950 NOMOR 59