Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.
Domain publikDomain publikfalsefalse
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,
Menimbang:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan
Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
serta penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029, perlu diubah dan
ditinjau kembali,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2025.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700),
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725):
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019,
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243):
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 249),
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250),
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
319):
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 383):
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Nomor 418):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUPATI PINRANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009-2029.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 319), diubah sebagai berikut :
Ketentuan angka 2, angka 5, angka 10, angka 13, angka 17 dan angka 18 diubah serta angka 16 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai
berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Pinrang.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah
dalam jangka waktu tertentu.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun RPJM Nasional I Tahun
2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III
Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pinrang, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program kepala daerah/Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi.
Visi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2025.
Misi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Dihapus.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
Sistematika RPJP Daerah Tahun 2005-2025 sebagai berikut:
BAB I
Pendahuluan
BAB II
Kambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III
Analisis Isu-isu Strategis
BAB IV
Visi dan Misi Daerah
BAB V
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
BAB VI
Kaidah Pelaksanaan
Rincian dari rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Ketemtuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
Pasal 7
Bappeda menyusun rancangan awal RPJP Daerah dengan meminta masukan dari Perangkat gan pemangku kepentingan.
Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJP Daerah.
Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.
Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan
oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangai terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang
dihadapi.
Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan
triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana
pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan
langkah-langkah yang diperlukan.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah, dan
menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada
Pemerintah Daerah.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.
Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 20 Februari 2018
BUPATI PINRANG,
ttd.
ASLAM PATONANGI
Diundangkan di Pinrang pada tanggal 20 Februari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,
ttd.
ISLAMUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR 3