Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998/Pelaksanaan Kegiatan

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kesalahan templat: Jangan menghapus parameter yang kosong (lihat pedoman gaya dan dokumentasi templat).
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998 oleh [[Pengarang:{{{author}}}|{{{author}}}]]
Bab 3 - Pelaksanaan Kegiatan

3.1. Mengumpulkan dan mengolah data dari sumber-sumber:

  1. Tim Relawan: Data korban kerusuhan dan analisisnya (korban jiwa, luka-luka, penjarahan, kekerasan seksual) di Jakarta, Palembang, Solo dan Surabaya. Pola kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, status penjarah dalam kerusuhan, pengaduan, dokumentasi, informasi, video dab lain-lain.
  2. Bakom PKB: Data penyerangan seksual, foto, video, transkript hot-line berupa informasi dan pengaduan.
  3. Komnas HAM: Data dan analisa kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya.
  4. YLBHI: Data penculikan pada waktu kerusuhan.
  5. Polri: Data korban kerusuhan, berupa korban jiwa dan material.


3.2. Kotak Pos dan Hotlines yang dibuka untuk menampung informasi sebagai berikut:

  1. Kotak Pos menerima 146 surat berisi informasi, pengaduan, opini dan lain-lain.
  2. Hotlines
    1. Departemen Kehakiman (Jl. Rasuna Said): 32 kontak berupa pengaduan dan informasi, isi bervariasi.
    2. Sekretariat Tim Relawan (Jl. Arus Dalam I): 41 kontak berupa informasi, pengaduan, ancaman dan pertanyaan seputar eksistensi serta hasil temuan TGPF.
    3. Mabes Polri: 12 kontak berupa pengaduan dan informasi
    4. Jl. Hang Tuah Raya No.3: 33 kontak berupa pengaduan dan informasi,
    5. YLBHI: 5 kontak berupa pengaduan dan informasi.


3.3. Dalam rangka penyelidikan, tiga subtim TGPF melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

  1. Subtim Verifikasi:
    1. Menyelenggarakan Verifikasi data korban hasil pengolahan oleh Tim Asistensi, Sub Tim Verifikasi telah meminta kesaksian dan keterangan dari saksi mata, saksi ahli, korban, keluarga korban, dan pendamping korban sebanyak 24 orang di Jakarta dan lebih dari 100 orang yang dimintakan keterangannya di lapangan baik oleh TGPF maupun Tim Asistensi.
    2. Menyelenggarakan wawancara untuk memperoleh testimoni dengan pejabat dan tokoh masyarakat di Surakarta, Surabaya, Lampung, Palembang, dan Medan, para pejabat dan tokoh masyarakat yang dapat dimintai keterangan adalah Gubernur KDH Tk. I, Panglima Daerah Militer, Kepala Daerah Kepolisian, Komandan Korem, Kepala Kepolisian Wilayah, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Tabes/Resort, Walikotamadya, Camat, LBH, Bakom PKB, Pimpinan Parpol/Ormas.


2. Subtim Testimoni:

Hingga tugas-tugas TGPF berakhir, Subtim Testimoni telah meminta keterangan/kesaksian sepuluh pejabat (sebagian bersama atau beserta stafnya) terkait yang bertanggung jawab pada saat kerusuhan 13-15 Mei 1998 terjadi di Jakarta. Mereka adalah:

  • Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (Pangdam Jaya pada saat kerusuhan).
  • Mayjen Pol Hamami Nata (Kapolda Metro Jaya pada saat kerusuhan)
  • Mayjen TNI Sutiyoso (Gubernur KDKI Jakarta)
  • Mayjen TNl Zacky Anwar Makarim (Ka BIA)
  • Mayjen TNI (Mar) Soeharto(Dankormar)
  • Letjen TNI Prabowo Subianto (Pangkostrad pada saat kerusuhan)
  • Fahmi Idris (Tokoh Masyarakat)
  • Brigjen TNI Sudi Silalahi (Kastaf Kodam Jaya)
  • Kolonel Inf Tri Tamtomo (Asops Kodam Jaya)
  • Jenderal TNI Subagyo H.S. (KASAD/Mantan Ketua DKP)


3. Subtim Fakta Korban:

Subtim Fakta Korban tidak hanya menyajikan ulang, data kerugian fisik akibat kerusuhan, tetapi memberikan penekanan khusus pada korban manusia. Perspektif Subtim Fakta Korban adalah sisi penderitaan manusia akibat kerusuhan tersebut, sekalipun bukan berarti mengabaikan atau tidak menghitung aspek kerugian fisiknya. Subtim Fakta Korban juga memberi perhatian dan perlakuan secara khusus atas laporan-laporan kekerasan seksual termasuk perkosaan selama kerusuhan berlangsung. Dalam proses melakukan verifikasi, Subtim telah meminta keterangan dari saksi korban sebanyak 25 orang, saksi ahli 20 orang, saksi mata/keluarga, 36 Rohaniawan/Pendamping 10 orang. Kecuali itu Subtim juga meminta keterangan dari aparat keamanan tentang korban. TGPF juga menggunakan prosedur yang disebut Protokol Minesota yang disesuaikan dengan ruang lingkup korban kerusuhan. Prosedur ini dinyatakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang melaksanakan protokol ini sebagai Protokol Jakarta.