Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg





Indonesian Presidential Emblem black.svg




KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG
DEWAN KAWASAN FERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomar 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Pcraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomot 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bcbas den Pelabuhan Bebas menjadi Undang~Undang sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, perlu menetapkan Dewan Kawasan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bcbas Karimun yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007;
  2. bahwa berdasarkan percimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Ferdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
Mengingat:
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2000 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Phngnfi Undsng-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pcneiapan Pcraturan Pemerintah pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peerubahan Atas Undang»-Undang Nomor 36 Tahun 2000
Halaman:Keppres 20 2013.pdf/2 Halaman:Keppres 20 2013.pdf/3 Halaman:Keppres 20 2013.pdf/4

Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Mei 2013.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd
Ratih Nurdiati