Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg





Indonesian Presidential Emblem black.svg




KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG
DEWAN KAWASAN FERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1); Undang—Undang Nomnor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mcnjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Home: 44 Tahun 2007, perlu menetapkan Dewan Kawassn pada Kswassn Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Binlan yang djbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
Mengingat:
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2000 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Phngnfi Undsng-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pcneiapan Pcraturan Pemerintah pengganti Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peerubahan Atas Undang»-Undang Nomor 36 Tahun 2000
Halaman:Keppres 19 2013.pdf/2 Halaman:Keppres 19 2013.pdf/3

Pasal 7
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 Mei 2013.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juli 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd
Ratih Nurdiati