Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 01307 Tahun 2015

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015
(2015) 

PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
KEPUTUSAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01307 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENAAN

SANKSI ADMINISTRATIF

BERUPA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA TIDAK DIAKUI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Menteri mempunyai kewenangan untuk pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional;
  2. bahwa secara de facto dan de jure sampai dengan tenggat batas waktu yang telah ditetapkan dalam Teguran Tertulis Nomor 01133/Menpora/IV/2015 tanggal 8 April 2015, Teguran Tertulis II 01286/Menpora/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Teguran Tertulis III 01306/Menpora/IV/2015 tanggal 16 April 2015, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah melalui Teguran Tertulis dimaksud;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak Diakui;


Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/7/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 315);
  10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 316);



M E M U T U S K A N :


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA TIDAK DIAKUI;


PERTAMA: Pengenaan Sanksi Administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang selanjutnya ditingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.


KEDUA: Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh Pemerintah, oleh karena-nya setiap Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Luar Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.


KETIGA: Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA, maka seluruh jajaran Pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah , termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI, dan seluruh kegiatan keolahragaannya.


KEEMPAT: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
  1. Pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statua FIFA;
  2. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2015 harus terus berjalan, dalam hal ini Pemerintah bersama KONI dan KOI sepakat bahwa KONI dan KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) serta menjalankan persiapan Tim Nasional;
  3. Seluruh pertandingan Indonesia Super League/ISL 2015, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat.


KELIMA: Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Transisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf a, bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.


KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015.


KETUJUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 17 April 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA


IMAM NAHRAWI


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

  1. Bapak Presiden RI
  2. Bapak Wakil Presiden
  3. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
  4. Menteri Sekretaris Negara RI
  5. Menteri Dalam Negeri RI
  6. Menteri Luar Negeri RI
  7. Kepala Kepolisian RI
  8. Ketua Umum KONI Pusat
  9. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.