Halaman:Undang undang pokok agraria dan landreform.pdf/96

2. melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen-Departemen jang bidang tugasnja mempunjai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;
3. memberi bimbingan, petundjuk-petundjuk, instruksi-instruksi serta pedoman-pedoman pokok penjelenggaraan landreform untuk Panitya-Panitya Daerah, baik atas dasar Putusan Panitya Landreform Pusat maupun atas inisiatif sendiri.

3. Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform bertugas:
   1. mengadjukan pertimbangan pertimbangan kepada Panitya Landreform Pusat mengenai tjara-tjara pelaksanaan Landreform serta pengawasannja;
   2. melakukan pengawasan dan pernilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform di Daerah-daerah;
   3. mengadakan penjaluran penjelesaian atas sengketa-sengketa jang timbul berhubung pelaksanaan landreform;
   4. melaporkan segala sesuatunja jang telah dilakukan kepada Panitya Landreform Pusat.

BAB III
PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I

Pasal 5.

1. Panitya Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas :

Ketua:

Gubernur/Kepala Daerah;

Wk. Ketua:

Kepala Inspeksi Agraria;

Anggota-anggota:

Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat I dari Departemen-Departemen jang Menteri-Menterinja tersebut dalam pasal 3 ajat 1, Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Wakil-wakil dari Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah pedjabat Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Inspeksi Agraria.
3. Panitya Landreform Daerah Tingkat I bertugas :
   1. melaksanakan instruksi-instruksi jang ditetapkan oleh Panitya Landreform Pusat dan Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;

91