Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/873

Huruf a

Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:

1. pembuatan dan penetapan standardisasi;
2. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas Bumi;
3. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
4. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dan
5. perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan Panas Bumi.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.