Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/82

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 72 -

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

1. Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh:
   1. orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG;
   2. kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG serta memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG; atau
   3. Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IG yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1. Pasal 56 dihapus

Paragraf 3. . .

SK No 176083 A