Lompat ke isi

Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/78

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 68 -

  1. Skala adalah angka perbandingan antara jarak jarak dalam suatu IG dengan sebenarnya di muka bumi.
  2. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.
  3. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN adalah sebaran Titik Kontrol Geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
  4. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran Titik Kontrol Geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain
  5. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran Titik Kontrol Geodesi gaya berat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
  6. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.
  7. Dihapus.
  8. Dihapus.
  9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  11. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi penyelenggaraan IGD.
  12. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
  13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha.


20.Badan. . .

SK No 176079 A