Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/71

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

1. Pengelolaan Ruang Laut dilakukan untuk:
   1. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
   2. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan
   3. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.
2. Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.
3. Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan mempertimbangkan potensi sumber daya lingkungan Kelautan.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

1. Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:
   1. perencanaan tata ruang Laut nasional;
   2. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

c. perencanaan...

SK No 176072 A