Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/628
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -618-
Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 153
Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 1538, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 153A
Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
