Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/565

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 555 -

34. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 92A sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 92A

    Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.

35. Ketentuan Pasal 94 diubah ehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 94

    Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

36. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 92

    Dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit atau ketentuan peraturan berdasarkan dilikuidasi perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.Upah Pekerja/Burrrh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

37. Pasal 96...