Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/547
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -537-
warga negara Indonesia;
badan hukum Indonesia; atau
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Paragraf 4 Perbankan Syariah
Pasal 79
Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
warga negara Indonesia;
badan hukum Indonesia;
Pemerintah Daerah; atau
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
Pemerintah Daerah; atau
dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
