Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/529

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 519 -

Pasal 25

Lembaga Penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha. Lembaga Penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 33

   Penyelenggaraan Penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Lembaga Penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona I daer ah penyelenggaraan Penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zonaf daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan Penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.

4. Pasal 34 dihapus

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55