Lompat ke isi

Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/346

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 336 -

  1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 5
    1. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
      1. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;
      2. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
      3. menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam rangka registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
      4. menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait Jasa Konstruksi;
      5. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;
      6. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;
      7. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
      8. memberikan dukungan dan pelindungan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
      9. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
      10. menyelenggarakan penerbitan Perizinan Berusaha dalam rangka penanaman modal asing;
      11. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;
      12. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;


m. mengumpulkan...

SK No 176347 A

Diperoleh dari "https://id.wikisource.org/w/index.php?title=Halaman:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_6_Tahun_2023.pdf/346&oldid=214309"