Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/344
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -737-
penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Rumah Susun;
pencabutan persetujuan bangunan gedung;
pencabutan sertifikat laik fungsi;
pencabutan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun;
perintah pembongkaran bangunan Rumah Susun;
denda administratif; dan/atau
pencabutan Perizinan Berusaha.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan.
Pasal 110 dihapus.
Pasal 112 dihapus.
Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 113
Setiap Orang yang:
mengubah peruntukan lokasi Rumah Susun yang sudah ditetapkan; atau
mengubah fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 yang menimbulkan korban terhadap manusia atau kerusakan barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
