Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/338

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-328-

Pasal 28

Dalam melakukan pembangunan Rumah Susun, Pelaku Pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi: status hak atas tanah; dan Persetujuan Bangunan Gedung.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 29

   Pelaku Pembangunan harus membangun Rumah Susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatan. Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan pemanfaatan pembangunan Rumah Susun diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Pasal 30 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: