Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-327-
- Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24- Standar pembangunan Rumah Susun meliputi:
- persyaratan administratif;
- persyaratan teknis; dan
- persyaratan ekologis.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Standar pembangunan Rumah Susun meliputi:
- Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26- Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian. (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun.
- Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
