Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/29

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional; pemberian bantuan teknis bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail Tata Ruang; pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail Tata Ruang; Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah nasional; Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan kerja sama Penataan Ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama Penataan Ruang antarprovinsi.

1. Wewenang Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang nasional meliputi:
   1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah nasional;
   2. Pemanfaatan Ruang Wilayah nasional; dan
   3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah nasional.
2. Wewenang Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional meliputi:
   1. penetapan Kawasan Strategis Nasional;
   2. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
   3. Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan
   4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional.
3. Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang Penataan Ruang.

(5) Dalam...

SK No 176030A