Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/282
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 272 -
Pasal 50
Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53
Setiap Orang dilarang:
membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau
memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.
Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, danf atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.
Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
