Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/201

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 191 -

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 29

   Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: perseorangan; koperasi; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; atau badan usaha milik swasta.

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 29A

   Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial. Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: perseorangan; kelompok tani Hutan; atau koperasi.

Pasal 29B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan. . .