Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/129

- 119 -

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 28

   Organisasi Profesi bertugas:

   1. melakukan pembinaan anggota;
   2. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;
   3. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
   4. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
   5. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
   6. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
   7. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan
   8. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 34
   1. Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk Dewan yang bersifat mandiri dan independen.
   2. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:
      1. anggota Organisasi Profesi;
      2. Pengguna Jasa Arsitek; dan
      3. perguruan tinggi.
   3. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Pemerintah Pusat.

10.Ketentuan...

SK No 176130 A