Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/120
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
-110-
mendapatkan surat ketetapan Bangunan Gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Pusat;
mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;
mengubah fungsi Bangunan Gedung setelah mendapat Persetujuan Bangunan Gedung dari Pemerintah Pusat dan
mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Bangunan Gedung dibongkar oleh Pemerintah Pusat bukan karena kesalahan Pemilik Bangunan Gedung.
Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung mempunyai kewajiban:
menyediakan rencana teknis Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis Bangunan Gedung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;
memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;
melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis;
mendapat pengesahan dari Pemerintah Pusat atas perubahan rencana teknis Bangunan Gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan; dan
menggunakan penyedia jasa perencana, pelaksana, pengawas, dan Pengkaji Teknis yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan terkait Bangunan Gedung.
Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
