Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019.pdf/8
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
Pasal 9
Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus:
berpendidikan Pesantren;
berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau;
memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan
Pesantren.
Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
pengelola Pesantren.
Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.
Pasal 10
Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang
bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menetap di dalam
pondok atau asrama Pesantren.
