Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.pdf/45

penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman; penyediaan bimbingan rohani dan spiritual; penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban; penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban; hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik. Pemulihan setelah proses peradilan meliputi: pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan; penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban; pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi; penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban; penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu; pemberdayaan ekonomi; dan penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.