Halaman:UU Nomor 8 Tahun 2016.pdf/47

Pasal 95

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Bagian Kesebelas
Infrastruktur

Pasal 97

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bangunan gedung; jalan; permukiman; dan pertamanan dan permakaman.