Halaman:UU 17 2014.pdf/170

Pasal 346

Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 347

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Bagian Kedua Belas
Tata Tertib dan Kode Etik

Paragraf 1
Tata Tertib

Pasal 348

Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi. Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang: pengucapan sumpah/janji; penetapan pimpinan; pemberhentian dan penggantian pimpinan; jenis dan penyelenggaraan rapat; pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban anggota; pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan;