Halaman:Sultan Thaha Syaifuddin.pdf/55

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

mempunyai dasar kuat.

Dengan penuh harapan Wakil Politik Pemerintah ditemani oleh Adviseur voor Inlandse Zaken (Penasehat Urusan Pribumi) yang terkanal, yaitu Dr. Snouck Hurgronje datang ke Jambi untuk mempelajari persoalan Jambi dan memberikan penerangan tentang sikap pemerintahan. Dr. Snouck Hurgronje pergi ke daerah uluan Jambi dengan maksud dapat menemui Sultan Thaha Syaifuddin dan Pangeran Diponegoro. Di daerah itu ia mendapat sambutan baik dari pembesar-pembesar setempat, namun maksudnya untuk bertemu dengan Sultan Thaha Syaifuddin dan Pangeran Diponegoro tidak terlaksana. Kekecewaan Dr. Snouch Hurgronje bertambah ketika mendengar berita bahwa Adipati menolak untuk menjadi Sultan. Pada tanggal 29 Nopember 1900 Pangeran Prabu dicalonkan sebagai Sultan dan langsung dipilih dalam suatu rapat pemimpin-pemimpin yang tidak lengkap. Atas pemilihan terhadap dirinya itu, Pangeran Prabu memberitahukan kepada pemerintah, bahwa ia hanya mau menjadi Sultan, kalau semua pembesar memberikan persetujuannya, juga pemerintah Hindia Belanda.

Akhirnya Residen Palembang Van Rijn Van Alkemade mengambil tindakan yang menentukan. Dalam suratnya kepada Susuhunan (Sultan Jambi yang sudah pensiun) ia menerangkan bahwa pemerintah hanya mau mengakui Sultan yang baru, kalau dalam rapat para pembesar yang harus dihadiri juga oleh Sultan Thaha dan Diponegoro dinyatakan bahwa Pangeran Prabulah yang diinginkan menjadi Sultan. Dalam rapat itu juga harus diadakan musyawarah para pembesar untuk menertibkan keadaan Jambi.

Residen menetapkan bahwa rapat pembesar-pembesar Jambi tersebut akan diadakan pada akhir bulan Puasa, tanggal 6 Pebruari 1901: Ia menetapkan pula: bahwa selama Jambi belum mempunyai Sultan, kekuasaan di daerah tersebut berada di tangan residen (10 Desember 1900) dan bahwa sejak itu pemerintahan Jambi akan langsung ditanganinya (16, p. 11).

Selanjutnya Residen Van Rijn Alkemade menyatakan bahwa kalau kehendak pemerintah seperti tersebut di atas tidak dipenuhi, maka tindakan tegas akan segera dijalankan dengan bantuan kekuatan militer.

Demikianlah situasi politik dan keamanan daerah Jambi

50